1

Forex Hukumnya Halal atau Haram yah di Indonesia?

Bagaimana dengan Hukum Forex di Indonesia ya? Apakah Perdagangan Forex dalam Islam Halal?

Lendovisanje.com – Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh calon investor yang ingin mencoba berinvestasi di forex. Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai undang-undang valuta asing ini, mari kita definisikan terlebih dahulu pengertian dari forex trading itu sendiri. Perdagangan mata uang atau perdagangan valuta asing adalah pertukaran mata uang asing atau transaksi valuta asing yang terjadi di pasar mata uang.

Di Indonesia, perdagangan valas diatur dengan undang-undang dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perdagangan valas dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan pasangan mata uang tertentu sesuai dengan yang dipilih.

Hanya sedikit orang yang mengira bahwa trading forex berkaitan dengan perjudian karena bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Padahal, ada ilmu yang harus dikuasai saat trading forex. Bagi Anda yang ingin mengetahui aturan praktik trading forex di Indonesia, simak ulasan hukum forex berikut ini.

Hukum Forex dalam Islam

Islam sendiri melihat bahwa perdagangan mata uang atau forex terjadi karena kebutuhan pasar global untuk memenuhi kebutuhan berbagai negara.

Hal ini sesuai dengan buku “Masail Fiqh” yang ditulis oleh ahli fiqih, Dr. Dr. Masjfuk Zuhdi yang menyatakan bahwa perdagangan valas diperbolehkan dalam hukum Islam.

Perdagangan valas (Trading Forex) dianggap halal karena produk yang diperdagangkan memiliki bentuk dan nilai yang jelas, yaitu mata uang asing.

Perdagangan valas (Trading Forex) juga berbeda dengan riba yang hanya merupakan transaksi jual beli karena perdagangan valas adalah memperdagangkan mata uang daripada meminjamkan uang dengan harapan pengembalian yang lebih banyak.

MUI mengizinkan SPOT trading forex, di mana SPOT pembelian dan penjualan instrumen keuangan, komoditas dan aset lainnya dilakukan dengan uang tunai dan pembayaran langsung.

Pasar ini sering disebut pasar tunai karena transaksi ditukar langsung dengan aset.

Artikel Terkait : Apa itu Forex dan Kelebihannya?

Hukum forex menurut MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Uang (Syarif) menyatakan bahwa jual beli uang pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jual beli Mata Uang pada Prinsipnya diperbolehkan

Menurut Fatwa MUI, transaksi jual beli mata uang sebenarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Tidak berspekulasi (kebetulan)
  • Transaksi diperlukan atau untuk jaga-jaga (tabungan)
  • Jika transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama, maka nilainya harus sama secara tunai (piutang).
  • Dalam hal jenis yang berbeda, hal ini harus dilakukan dengan menggunakan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.
Baca Juga :  Bagaimana Menemukan Broker Forex yang Handal dan Terpercaya?

2. Jenis Operasi/Transaksi Valuta Asing

Berikut ini adalah jenis-jenis operasi valuta asing dan hukumnya menurut Islam:

1. Transaksi Instan (Spot)

Transaksi spot adalah transaksi valuta asing (Valas) untuk penyerahan saat itu (over-the-counter) atau untuk penyelesaian paling lambat dua hari.

Hukum diperbolehkan karena dianggap uang, dan dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tak terhindarkan, yang merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi forward

Transaksi forward adalah transaksi jual beli valuta asing yang nilainya ditentukan pada saat ini dan akan diterapkan di masa yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun.

Hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati dan penyerahan di kemudian hari.

Padahal, harga pada saat penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali jika dilaksanakan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tak terelakkan (need night).

Artikel Terkait : Inilah 11 Broker Forex Terbaik di Indonesia dan Dunia untuk Dipilih

3. Tukar Transaksi (Swap)

Transaksi swap adalah kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing pada kurs spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan mata uang asing yang sama dengan kurs forward. Hukumnya dilarang karena mengandung unsur perjudian.

4. Parameter Opsi

Transaksi opsi adalah kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dieksekusi pada sejumlah unit mata uang asing pada harga, jangka waktu, atau tanggal kedaluwarsa tertentu. Hukumnya dilarang karena mengandung unsur perjudian.

Forex yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Berikut beberapa jenis transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum Forex menurut Islam:

  • Transaksi SWAP adalah transaksi di mana terdapat kontrak jual beli valuta asing pada kurs spot yang terkait dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dan kurs forward.
  • Transaksi FORWARD adalah transaksi jual beli valuta asing yang ditetapkan pada saat ini dan akan diberlakukan di masa yang akan datang. Jangka waktu dari 2 x 24 jam hingga 1 tahun
  • Transaksi OPTION adalah kontrak untuk memperoleh hak beli dan jual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit mata uang asing pada harga, jangka waktu, atau tanggal kadaluarsa tertentu.
Baca Juga :  Apa itu Forex dan Kelebihannya?

Perdagangan Forex Islami (Trading Forex Syariah)

Perhatikan fatwa MUI jika perdagangan valas/trading forex tergolong halal dengan ketentuan atau transaksi tertentu.

Sekarang ada juga trading forex bebas bunga menurut syariat Islam atau biasa disebut akun forex syariah.

Artikel Terkait : Tips Memilih Broker Forex Terbaik

Keuntungan dari trading forex syariah adalah pertukaran mata uang dapat diadakan selama yang diinginkan pengguna.

Perdagangan valas/trading forex Islami juga memiliki risiko bisnis yang lebih rendah dengan perdagangan reguler.

Namun ada juga yang tidak menyukai sistem trading forex syariah karena ada sebagian trader yang merasa merugi karena selisih bunga yang nilainya berbeda untuk setiap mata uang sesuai aturan bank sentral negara tersebut. .
Namun, dengan hukum Islam, Anda dapat menghindari perubahan suku bunga yang tidak menentu dan dapat menimbulkan spekulasi dimana spekulasi merupakan salah satu transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dengan kata lain, trading Forex Syariah bisa menjadi pilihan Anda untuk tetap bisa berinvestasi dengan aman dan tidak melanggar Syariah.

Hukum Forex dalam UU dan Bappebti

Selain fatwa yang dikeluarkan MUI, hukum Forex juga diatur dalam undang-undang dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Forex termasuk dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, kegiatan valas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang meliputi hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, dan mekanisme perdagangan, untuk menegakkan hukum.

Artikel Terkait : Bagaimana Menemukan Broker Forex yang Handal dan Terpercaya?

Untuk memperjelas UU No. 32 Tahun 1997, pada tanggal 28 November 2002, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mengeluarkan Surat Keputusan No. 037/DIR BBJ/11/02 yang mengatur tentang perdagangan margin valas.

Margin trading forex, baik melalui bursa maupun over-the-counter (OTC), harus didaftarkan di BBJ dan semua margin harus dimasukkan ke dalam Kliring Berjangka Indonesia (KBI) di rekening tersendiri.

Oleh karena itu, jika margin forex tidak masuk KBI ke rekening tersendiri, sudah pasti produk ilegal dan harus waspada dan hati-hati ya.

Baca Juga :  6 Tips Pemasaran Digital Freelance Teratas 2021

Sekilas tentang Bappebti

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, pemerintah juga membentuk badan pengawas yang sekarang dikenal dengan Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam tugasnya Bappebti memiliki banyak kewenangan yang luas, seperti melakukan pemeriksaan perizinan, memerintahkan pemeriksaan, dan menyidik ​​pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

Koftra sendiri bertanggung jawab dan berada di bawah kewenangan menteri dengan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 5 sebagai berikut:

  • Tercapainya kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
  • Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka.
  • Pemenuhan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan penetapan harga yang transparan.

Baca Juga : Broker Online Terbaik di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 6, Wewenang juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Membuat panduan teknis terkait mekanisme perdagangan berjangka

2. Memberikan Izin :

  • Lisensi perdagangan untuk bursa berjangka, kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan manajer posisi dana berjangka.
  • Persetujuan pembukaan kantor cabang untuk pialang berjangka.
  • Izin bagi individu untuk menjadi wakil dari pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil direktur pusat dana berjangka.
  • Sertifikat pendaftaran untuk pedagang berjangka.
  • Persetujuan pialang berjangka lokal untuk mengarahkan pesanan klien lokal ke bursa berjangka asing.
    persetujuan bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana penjaminan yang terkait dengan transaksi berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya serta untuk penetapan posisi dana berjangka;
  • Persetujuan bursa berjangka untuk melakukan operasi pasar fisik komoditi yang diatur; Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan memastikan penyelesaian transaksi di pasar komoditas fisik yang diatur
  • Menyetujui pedagang berjangka dan pialang berjangka untuk melakukan kegiatan perdagangan kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif yang sah dalam pelaksanaan sistem perdagangan alternatif.

Baca Juga :

Bisakah Uang Koin Kelapa Sawit Seharga Rs 1.000=15 juta?
Harga Bitcoin Pekan Ini: Bitcoin dan Ethereum Naik 5% Sore

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *